TIGA BELAS PERUBAHAN MENDASAR ADMINDUK

perubahan mendasar menyangkut Administrasi Kependudukan (Adminduk), dalam UU No.24 tahun 2013 yakni

Pertama, KTP-el berlaku seumur hidup, termasuk KTP-el yang terbit sebelum UU No.24 tahun 2013,sehingga tidak memerlukan perpanjangan. Proses perpanjangan KTP-el dan atau penggantiannya dengan KTP non elektronik merupakan tindakan melanggar UU dan merugikan masyarakat.

Kedua, penduduk yang telah memiliki KTP-el pindah domisili dengan mengurus surat pindah, maka KTP yang lama ditarik setelah KTP-el dengan alamat yang baru sudah tersedia.

Ketiga, semua pelayanan administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak boleh dipungut biaya dari masyarakat.  Selama ini Daerah melakukan pemungutan dengan nomenklatur retribusi, maka Perdanya harus dicabut

Keempat, penggunaan data kependudukan Kemendagri merupakan satu- satunya data yang digunakan untuk semua keperluan seperti: alokasi anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi (pemilu, pilkada), penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

Kelima, pencetakan KTP-el mulai tahun 2014 dan seterusnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Keenam, Penerbitan Akta Kelahran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 ( satu) tahun, cukup dengan Keputusan Kadis Dukcatpil Kab/Kota setempat.

Ketujuh, penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjandinya peristiwa penting diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

Kedelapan, pengakuan dsn prengesahan anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara. Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak.

Kesembilan, pelaporan pencatatan kematian tidak lagi dibebankan kepada keluarga yang bersangkuan tetapi menjadi kewajiban RT atau Kades setempat.

Kesepuluh, pengurusan adminduk dan pencatatan sipil menjadi stelsel aktif bagi petugas Pemerintah melalui pelayanan keliling/jemput bola.

Kesebelas, pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada unit kerja Adminduk dilakukan Mendagri atas usul Kepala Daerah, sehingga penilaian kinerjanya dilakukan Mendagri.

Keduabelas, Pendanaan untuk Adminduk baik Provinsi dan Kab/Kota dianggarkan dlm APBN dan dukungan APBD, dan

Ketigabelas, penambahan sanksi terhadap tindakan manipulasi data, pemungutan biaya dan penerbitan-pendistribusian dokumen kependudukan.
 

Sumber: 
berbagai sumber