Standar Pelayanan Minimal Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan menyangkut hajat hidup seluruh warga negara mulai lahir hingga menemui ajalnya. Ketika lahir undang-undang mewajibkan setiap warga negara memiliki akte kelahiran yang nantinya berguna untuk memenuhi berbagai persyaratan dan kewajiban dalam berbagai aktivitas seperti bersekolah,mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), bepergian keluar negeri, mencari pekerjaan, menikah dan sebagainya.

 

Begitu strategisnya urusan administrasi kependudukan, maka pemerintah diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara berkualitas. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan selama ini telah ditempuh oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan tersebut.

 

Kendala-kendala teknis bagi masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan dapat dieliminasi sehingga pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mudah, murah dan tidak bertele-tele.

 

Semakin baiknya kualitas pelayanan administrasi kependudukan, maka diharapkan semakin banyak aktivitas masyarakat yang dapat dikelola oleh negara, sehingga peran pemerintah menjadi semakin maksimal, guna mendorong dan memfasilitasi berbagai aktivitas tersebut, sehingga terjadi sinergi yang akan berdampak semakin positifnya kehidupan.

 

Ukuran pelayanan ditentukan oleh penyedia pelayanan berupa standar pelayanan minimal (SPM). Penyelenggaraan pelayanan yang baik dilakukan apabila pelayanan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan sebelumnya (Kuntjoro dan Jasri; 2007 : 123).

 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.  SPM merupakan guide yang dipahami untuk diterapkan dalam pemberian pelayanan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Proses pemenuhan SPM ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan sumber daya, baik pada tingkat manajerial, hingga pelaksana lapangan.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan DalamNegeri di Kabupaten/Kota bahwa target SPM khusus bidang administrasi kependudukan adalah jenis pelayanan yang berkenaan dokumen kependudukan, dengan indikator :

  • Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan target 100% cakupan pada tahun 2011 (sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006)

Cakupan penerbitan KTP ini adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan Standar Pelayanan 5 hari harus selesai diterbitkan KTP.

*Dengan diberlakukannya KTP Elektronik saat ini, maka target cakupan penerbitan KTP Elektronik direvisi menjadi 100% pada tahun 2015.

           

  • Cakupan penerbitan akta kelahiran, dengan target 100% cakupan pada tahun 2011 (sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006) bahwa seluruh penduduk yang lahir di tahun bersangkutan memperoleh akta kelahiran.

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan 7 hari harus selesai diterbitkan.

*Mencermati berbagai permasalahan yang terjadi, maka target cakupan penerbitan akta kelahiran direvisi menjadi 90% pada tahun 2020.

 

Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang baik sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka harus diimplementasikan dengan langkah-langkah kegiatan yang strategis dan didukung dengan petugas pengelola dan pelayanan yang baik. Selain itu juga harus didukung dengan anggaran yang memadai, serta monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

 

Untuk dapat memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan tersebut dengan baik, khususnya penyelenggaraan urusan wajib dalam bentuk pelayanan dasar yang telah ditetapkan dalam SPM, perlu dikembangkan system informasi manajemen SPM yang baku, cepat, tepat, komprehensif dan berkesinambungan serta berskala nasional dan provinsial. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya penyampaian pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM.

 

Dengan adanya keberadaan SPM, khususnya bidang administrasi kependudukan, adalah untuk lebih memacu kinerja penyelenggaraan bidang administrasi kependudukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sumber: 
Berbagai sumber