PERAN PENTING DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Memperoleh dokumen kependudukan merupakan hak setiap penduduk seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 2 yang mengatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

 

  1. Dokumen Kependudukan;
  2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  3. Perlindungan atas data pribadi;
  4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
  5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
  6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Selanjutnya pada Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi: Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

 

Berpegang pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, maka dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain. Kepemilikan dokumen kependudukan ini tentu saja tidak hanya penting bagi penduduk yang bersangkutan, tetapi juga penting bagi pemerintah kita. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya, serta memperkuat database penduduk dan pelayanan publik.

 

Sejauh ini, kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan masih tergolong minim. Oleh karena itu, diperlukan peran dari semua pihak, khususnya para stakeholders (pemangku kepentingan) mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan hingga ke pelosok desa agar berperan aktif untuk mensosialisasikan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat. Sering kita jumpai, masyarakat baru akan membuat dokumen kependudukan apabila dalam waktu dekat mereka akan menggunakan dokumen tersebut. Misalnya untuk kepentingan sekolah, pernikahan dan lainnya. Dengan adanya peran aktif dari semua pihak, khususnya para stakeholders, maka diharapkan ke depannya dapat mengeliminir paradigma masyarakat Indonesia yang terkesan menyepelekan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Sumber: 
Berbagai sumber