Berita

Index Berita

07 Oct 2015 | BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KEPULAUAN...

Pada tanggal 5-6 oktober 2015 bagian Administrasi Kependudukan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapsitas Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk, dimana pesertanya adalah kasi...

07 Oct 2015 | BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KEPULAUAN...

Rapat koordinasi bidang administrasi kependudukan tingkat provinsi kepulauan Bangka Belitung tri wulan ke 3 tahun anggaran 2015, bertempat di Grand Hatika Hotel Tanjungpandan Kabupaten Belitung dengan diikuti oleh 7 Dinas Kependudukan dan Catatan...

28 Apr 2015 | Biro Pemerintahan

Pada Tanggal 27-29 April 2015 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarkaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Website Informasi Kependudukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan...

06 Aug 2013 | setkab.go.id

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawa Fauzi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau e-KTP, dan kewajiban menggunakan card reader bagi instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan data...
Mulai Desember 2013, transaksi perbankan akan menggunakan E-KTP. Terkait itulah, sebanyak tiga bank BUMN meminta Kementerian Dalam Negeri berbagi data kependudukan dalam kartu tanda penduduk elektronik untuk mempermudah transaksi perbankan....
Rapat Koordinasi ini dilaksanakan di Hotel Santika Pangkalpinang pada tanggal 16 Mei 2013 Permasalahan utama yang dibahas adalah terkait dengan penyelenggaraan percepatan perekaman e-KTP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rakor ini...

13 Jun 2013 | Ditjen Dukcapil Kemendagri

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjamin data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan data penduduk potensial pemilu (DP4) yang akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bahan acuan daftar pemilih Pemilu 2014...

13 Jun 2013 | hukumonline.com

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghormati dan menyambut baik putusan MK yang menghapus peran pengadilan dalam pengurusan akta kelahiran. Pasalnya, putusan MK itu akan memperpendek jalur birokrasi pengurusan akta kelahiran, sehingga...