Artikel

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu mengamanatkan Kantor Urusan Agama sebagai salah satu pelaksana Itsbat...
  Implementasi Itsbat Nikah dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran tidak lepas dari peran penting Kantor Kementerian Agama. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Tata Cara...
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 bahwa sampai dengan tahun 2019 nanti 85% anak-anak Indonesia harus memiliki akta kelahiran yang merupakan identitas diri dan harus diberikan sejak lahir. Anak-anak yang memiliki...
                Salah satu syarat agar diperoleh database kependudukan yang akurat adalah seluruh penduduk dicatat. Pencatatan ini termasuk pencatatan anak-anak yang...
Pada tahun 2016 nanti target nasional dalam cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak sebesar 77,5%. Untuk mencapai target ini tentunya menjadi kewajiban banyak pihak, tidak hanya dibebankan kepada 1 (satu) instansi saja. Bidang kesehatan...
Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan salah satu indikator penilaian Kota Layak Anak. Untuk mendukung hal ini maka telah diterbitkan Nota Kesepahaman 8 menteri pada tahun 2011 yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak...
Dukungan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dapat melibatkan berbagai lintas sektor. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi hak anak dan juga untuk mencapai target nasional sampai dengan tahun 2019, anak Indonesia harus memiliki akta...
Pelaporan dan pencatatan kematian yang dialami penduduk sangat berguna dalam perencanaan pembangunan maupun pelayanan publik. Karena itu, selain dilakukan pelayanan keliling maka diharapkan partisipasi yang besar dari masyarakat. Jika terjadi...
Reformasi penyelenggaraan administrasi kependudukan diawali dengan terbitnya payung hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana selama 60 tahun lebih mendasarkan...
Petugas  Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data  kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya....

Pages